Tag:

PKBMDewanDakwah

Gelar Rapat Kerja 2026, Pengurus Dewan Dakwah Kembali Kokohkan Jati Diri Sebagai Lembaga Dakwah dan Pendidikan

by dewandakwah 2026-01-20

written by dewandakwah

Jakarta – Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menggelar Rapat Program Kerja Pengurus tahun 2026 pada Senin, (19/01/2026). Kegiatan Rapat diawali dengan shalat subuh berjamaah di Masjid Al Furqan, Komplek Masjid Al Furqan Dewan Dakwah, Jl. Kramat Raya 45, Jakarta Pusat.

Rapat Kerja Pengurus Tahun 2026 dihadiri oleh seluruh Pengurus, baik Pengurus Harian, Para Ketua Bidang, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana di lingkungan Dewan Dakwah Pusat.

Rapat Kerja Pengurus dibuka oleh Sekretaris Umum Dewan Dakwah, H. Fathurrahman Mahfudz, BIRK, MM secara formal dengan membaca doa. Ketua Umum Dewan Dakwah, Dr. Adian Husaini, M.Si., melanjutkan dengan memberikan sambutan dan arahan terkait Rapat Kerja Pengurus 2026. Diantaranya, Dewan Dakwah harus semakin mengokohkan jati diri sebagai Lembaga Dakwah dan Pendidikan.

“Dewan Dakwah terus mengokohkan jatidiri sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, karena banyak sekali warisan yang ditinggalkan oleh para Pendiri Dewan Dakwah. Diantaranya, warisan berupa aset fisik, aset intelektual, aset akhlakul karimah, dan aset keteladanan dalam perjuangan.” jelasnya

Memasuki sesi pertama, Raker dipandu oleh Dr. Dwi Budiman Assiroji, M.Pd, selaku Wakil Sekretaris Umum I. Membahas program kerja Biro di bawah koordinasi Sekretaris Umum yang berjumlah 13, yaitu: Kepala Sekretariat, Badan Pengelolaan Komplek Masjid Al Furqan, Biro Kominfo dan Dakwah Digital, Biro Humas, Biro Pemberdayaan Daerah, Biro Hukum, Biro Perpustakaan, Biro Penerbitan, Biro Kerjasama Antar Lembaga Eksternal, Biro Perencanaan dan Pembangunan Sarana Dakwah, Biro SDM dan Perencanaan Program Kerja, Ketua Badan Pengelola Pusdiklat Dewan Dakwah Tambun dan Ketua Badan Pengelola Pusdiklat Dewan Dakwah Cipayung.

“Dalam hal ini, seluruh Bidang, Biro dan unit pelaksana yang ada dibawah Kluster Sekretariat menjadi penghubung dalam memenuhi kebutuhan setiap bidang, biro dan unit pelaksana di lingkungan Dewan Dakwah secara umum. Kita menjadi pihak yang harus selalu bisa menampilkan kebaikan di dalam dan diluar (Inner & Outer Beauty), menjadi cantik luar dalam” ungkap H. Fathurrahman.

Adapun sesi kedua, disampaikan oleh Bidang di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum II, diantaranya Bidang Penempatan dan Pembinaan Dai, Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB), Persatuan Dai Dewan Dakwah (PERSADA), Bidang Hubungan Luar Negeri, Majelis Fatwa Dewan Dakwah serta Pusat Kajian dan Ghazwul Fikri Dewan Dakwah.

“Fokus Program di Kluster ini harus bisa menjadi kanal Dakwah Binaan dan Difaan. Bidang Penempatan dan Pembinaan Dai serta PERSADA (Persatuan Dai Dewan Dakwah) menjadi ujung tombak dari kedua hal tersebut, maka pendataan dai dengan target 10.000 menjadi fokus kita. Dalam hal fatwa, Majelis Fatwa Dewan Dakwah diharapkan menjadi lembaga yang mampu menjawab kebutuhan umat. Pusat Kajian dan Ghazwul Fikri Dewan Dakwah, diharapkan fokus untuk menajamkan Lima Fungsi Dewan Dakwah, Fatwa Kebangsaan dan Khittah Dakwah yang sudah ada.” Ungkap Dr. Adian Husaini

Untuk Bidang KUB, diharapkan ditahun 2026, bisa fokus menghadirkan kader-kader Dai Kristolog yang bisa diterjunkan melakukan training di lapangan.
“Selama lima tahun, Bidang KUB sudah cukup berhasil membuat Pelatihan Dai Kristolog, baik dari kelas khusus kepakaran Mahasiswa STID Mohammad Natsir. Atau dai-dai daerah yang direkomendasikan. Maka ke depan kita harus sudah memiliki kader kristolog untuk memperkuat dakwah difaan kita.” Imbuhnya

Presentasi sesi ke tiga, disampaikan oleh Bidang di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum I, diantaranya Bidang Pendidikan, Bidang Kaderisasi Ulama, Bidang Pelatihan, Bidang Pemuda-Olahraga dan Beladiri, Bidang Aitam dan Armalah, Bidang Muslimat dan Ketahanan Keluarga, Ketua Masjid dan Pesantren Mahasiswa Al Furqan serta Muslimat Dewan Dakwah.

“Kita tetap komitmen menjalankan hasil Silatnas di Yogyakarta, menjadikan Masjid, Pesantren dan Kampus sebagai tiga poros dakwah yang disebutkan Pak Natsir secara eksplisit. Namun tentu ada integrasi yang kita lakukan, guna melakukan penyesuaian nomenklatur di bawah Waketum I”. jelas Dr. Imam Zamroji

Fokus Program pada Kluster Wakil Ketua Umum I adalah menyusun program sesuai arahan Ketua Umum, yaitu mengokohkan jati diri Dewan Dakwah sebagai lembaga dakwah dan pendidikan.

“Kita melakukan program Pendidikan yang berorientasi kepada lahirnya kader dai ilallah; cinta ilmu, cinta dakwah dan berakhlakul karimah. Maka 8 Bidang dibawah rumpun Waketum I, utamanya diberikan amanah untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan berorientasi kader tersebut.” Imbuhnya

Sesi terakhir adalah presentasi dari Bidang dan Unit di bawah koordinasi Bendahara Umum, meliputi Bidang ZISWAF, LAZNAS Dewan Dakwah, Badan Wakaf Dewan Dakwah, dan Bidang Bisnis Development dan Manajemen Aset.

Seluruh program kerja disepakati dan akan menjadi panduan kerja Pengurus selama tahun 2026.

Humas Dewan Dakwah
Editor: Abu Dzakir

2026-01-20 0 comment

Berita

Kunjungi Dewan Dakwah, Peserta Daurah Ma’had Aly Al Islam Pelajari Keteladanan Tokoh Bangsa

by dewandakwah 2026-01-18

written by dewandakwah

Jakarta-Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menerima kunjungan Peserta Daurah dari Ma’had Aly (Pesantren Tinggi) Al Islam, Bekasi, pada Kamis, (15/01/26). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Daurah Ma’had Aly Al Islam, Bekasi yang berlangsung selama 5 Bulan.

Rombongan yang berjumlah 23 orang peserta ini dipimpin langsung oleh Ust. Farid Ahmad Okbah, Lc,. MA., pimpinan Ma’had Al Islam. Disambut oleh Pimpinan Dewan Dakwah. Diantaranya Dr. Ahmad Misbahul Anam, Wakil Ketua Umum, Ustadz Muhsin, MK, Ketua Persatuan Da’i Dewan Da’wah (PERSADA), Dr. Agusman, Ketua Bidang Bina Masjid, Pesantren dan Kampus (MPK) serta H. Heri Syahmuda Sitorus, M.Sos, Sekretaris Bidang Bina MPK.

Pertemuan ini berlangsung dengan hangat dan kekeluargaan, Ust. Farid Ahmad Okbah menjelaskan tujuan dari kegiatan silaturahmi ini.

“Peserta daurah ini datang dari berbagai daerah seperti dari Poso. Diantaranya 11 orang mahasiswa dari STID Mohammad Natsir” jelasnya

Beliau juga menjelaskan terkait sistematika daurah 5 bulan ini, yang terdiri dari pendalaman teori dan praktik di lapangan.

“Kegiatan daurah ini dilaksanakan selama 5 bulan, diantaranya berupa pendalam teori selama 3 bulan, terdiri dari pendalaman 20 cabang ilmu. Di bulan keempat, belajar dan berinteraksi secara langsung di lapangan agar para Mahasiswa memahami tantangan dakwah. Dan di bulan kelima, mahasiswa diproyeksikan membuat peta dakwah hingga tahun 2045” imbuhnya

Silaturahmi ini merupakan bagian dari penguatan materi lapangan bagi Peserta Daurah untuk lebih memahami dan menghayati gerakan dakwah seperti Dewan Dakwah.

“Tujuan silaturahmi ini adalah agar peserta daurah melihat, menyaksikan secara seksama, memahami dan menghayati gerakan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dari sejak berdirinya hingga saat ini dan in syaa Allah yang akan datang, fokus pada kaderisasi da’i dan penempatan da’i di lapangan.” imbuhnya

Hal tersebut menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, karena ada generasi muda yang siap menjadi bagian dari kader-kader da’wah ilallah.

“Dewan Dakwah menyambut baik program daurah ini, tentu Dewan Dakwah sebagai sebuah gerakan dakwah sangat senang dengan kehadiran anak-anak muda yang siap menjadi bagian dari gerakan dakwah. Dewan Dakwah merupakan warisan dan aset dakwah dari para tokoh bangsa yang perlu dirawat dan dijaga bersama. Maka keberadaan generasi pelanjut risalah merupakan kabar baik “. Terang Ustadz Misbahul Anam.

Ia menegaskan bahwa keberadaan da’i di tengah masyarakat dalam melakukan pembinaan itu sangat penting, karena da’i bukan sekedar khatib semata.

“Da’i itu bukan sekedar khatib saja akan tapi ia seorang dokter. Da’i itu harus bisa memecahkan satu masalah di lapangan” imbuhnya

Dr. Agusman, selaku Ketua Bidang Bina Masjid, Pesantren dan Kampus (MPK) menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tersebut. Beliau menjelaskan latar belakang sejarah berdirinya Dewan Dakwah serta kiprah dakwah Dewan Dakwah selama ini.

“Salah satu diantara pesan Pak Natsir adalah, bahwa kita sebagai da’i harus bisa menjaga nawaitu, paham pukul berapa sekarang dan berbenteng di hati umat. Maka beliau menekankan pentingnya tiga poros dakwah sebagai basis umat, yaitu Masjid, Pesantren dan Kampus.” Jelasnya

Ustadz Muhsin MK selaku Ketua Persatuan Da’i Dewan Da’wah (PERSADA) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan kegembiraan karena dapat bertemu kader-kader dakwah ilallah.

“Melalui Pak Natsir kita saling mengenal, seperti saya dengan Ust. Farid yang kenal melalui tulisan di Majalah Muslimun. Namun, kami bertemu secara fisik di Dewan Dakwah. Maka sejatinya kita akan berkumpul dengan satu pemahaman dan gerakan bernama “dakwah”.”

Ust. Muhsin kemudian menjelaskan bahwa peserta daurah sebagai generasi muda harus mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh Dewan Dakwah yang sekaligus pendiri bangsa dalam melakukan gerakan dakwah.

“Mereka memiliki ketulusan dalam berjuang, keteladanan dan kesederhanaan. Semoga peserta daurah dan kita semua para pelanjut estafeta dakwah ilallah bisa mengambil pelajaran dari tiga hal tersebut.” Imbuhnya

Acara di akhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah.

Humas Dewan Dakwah
Reporter: Heri Abu Mush’ab
Editor: Abu Dzakir

2026-01-18 0 comment

Berita

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Resmi Masuk sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi, Tegaskan Penjagaan Nilai Agama dan Konstitusi

by dewandakwah 2026-01-15

written by dewandakwah

Jakarta — Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) secara resmi telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung dalam perkara Nomor 212/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Permohonan tersebut diajukan pada Rabu, 14/1/2026, dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Pihak Terkait ini diajukan melalui Biro Hukum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Nasrulloh Nasution, bersama Tim Hukum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII).

Masuknya Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia sebagai Pihak Terkait merupakan sikap konstitusional dan ideologis dalam rangka menjaga kemurnian makna perkawinan sebagai ibadah, sekaligus mempertahankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia menilai bahwa pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berpotensi mengaburkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan membuka ruang penafsiran hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral publik, serta tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Sebagai organisasi dakwah Islam yang sejak awal berdirinya berkomitmen menjaga aqidah, syariat, dan ketertiban kehidupan umat, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia menegaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari ibadah, sehingga keabsahannya tidak dapat dilepaskan dari hukum agama masing-masing. Negara justru berkewajiban menjamin agar pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai dengan keyakinan agama, bukan mencampuradukkan ajaran antaragama atas nama administrasi.

Melalui pengajuan Pihak Terkait ini, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusional untuk ikut mengawal arah penafsiran hukum nasional agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan kehidupan beragama di Indonesia.

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan selama ini telah menjadi fondasi hukum yang menjaga kepastian, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan beragama, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun prinsip negara hukum.

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia berharap Mahkamah Konstitusi tetap berdiri sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga melindungi nilai-nilai luhur bangsa, moral publik, dan jati diri Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. (NN)

Humas Dewan Dakwah

Editor: Abu Dzakir

2026-01-15 0 comment

Artikel

Poligami, Kohabitasi dan Paradoks Pemidanaan dalam KUHP Baru; Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

by dewandakwah 2026-01-11

written by dewandakwah

Pendahuluan

Pemberlakuan Kitab Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia menimbulkan sejumlah perdebatan khususnya yang terkait pengaturan poligami tanpa seizin istri pertama dan tindak pidana kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah). Dalam KUHP baru memberikan ancaman pidana yang relatif lebih berat terhadap poligami tanpa izin istri pertama dibandingkan kohabitasi, padahal secara moral, sosial, dan keagamaan, kohabitasi sudah jelas masuk pada perzinahan serta berpotensi menimbulkan dampak sosial-psikologis yang lebih luas dibandingkan nikah sirri.

Poligami tanpa izin istri pertama memang ada kemungkinan dapat menimbulkan konflik rumah tangga, tekanan psikologis bagi istri dan anak, serta ketidakstabilan keluarga apabila dilakukan tanpa tanggung jawab. Namun, dampak tersebut umumnya bersifat internal dan terbatas pada lingkup keluarga, serta masih berada dalam kerangka hubungan yang secara normatif diakui sebagai perkawinan.

Pendekatan KUHP baru dinilai kecenderungan negara untuk mengkriminalisasi pelanggaran administratif dalam ranah hukum keluarga, yang ada di wilayah hukum perdata. Padahal, secara doktrinal, hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai ultimum remedium, yakni sarana terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif. Kriminalisasi ini menimbulkan pertanyaan apakah pelanggaran administratif dalam perkawinan layak ditempatkan sebagai tindak pidana, terlebih ketika perbuatan tersebut tidak selalu menimbulkan kerugian sosial yang luas

A. Landasan Konstitusional

Dalam konteks negara Indonesia, kebenaran normatif agama memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) dan (2), jelas domain agama diperlukan “Sah jika menurut agama masing-masing”. Adapun pencatatan perkawinan adalah domain negara, ini menunjukkan bahwa negara dalam semua aturannya tidak nir agama.

Ketika aspirasi merubah KUHP lama yang merupakan produk kolonialisme Belanda, ada harapan KUHP baru bertransformasi dan lebih mendekat pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Praktek living law semestinya bisa tercermin dalam KUHP baru sehingga bisa selaras dengan kehidupan nyata masyarakat dan tidak boleh bertabrakan dengan norma/nilai yang tumbuh di tengah masyarakat.

Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan istri dan izin pengadilan. KUHP baru kemudian memberikan konsekuensi pidana terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut.

UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 8 telah juga telah membuat rumusan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Termasuk dalam hal ini haram di poligami sesuai nilai syariat Islam

Poligami tanpa izin istri pertama dalam KUHP baru Pasal 402 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:

a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau

b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Pasal 403: dipidana 6 tahun penjara masuk katagori IV, Pasal 404: Didenda masuk katagori II, Pasal 405: Sanksi administratif.

Kohabitasi dalam KUHP lama tidak diatur hanya ada perzinahan di Pasal 284. KUHP baru menetapkan kohabitasi dalam Pasal 412 Ayat (1) dan (2); Kohabitasi dipahami sebagai perbuatan hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bila ada aduan dari keluarga yang bersangkutan maka akan dikenakan pidana paling lama 6 bulan atau kategori denda level II.

B. Paradoks Poligami dan Kohabitasi dalam Pemidanaan.

Ketimpangan pemidanaan antara poligami tanpa izin istri pertama dan kohabitasi menunjukkan paradoks dalam kebijakan hukum pidana. Negara tampak lebih represif terhadap pelanggaran administratif dalam perkawinan dibandingkan terhadap perbuatan yang secara moral dan sosial memiliki tingkat bahaya lebih tinggi.

Kohabitasi memiliki dampak sosial dan psikologis yang lebih luas dan sistemik. Praktik ini berpotensi menormalisasi hubungan seksual di luar nikah, meningkatkan risiko kehamilan di luar perkawinan, melahirkan anak tanpa kejelasan status nasab, serta menimbulkan kerentanan psikologis bagi perempuan dan anak. Secara sosial ekonomi kohabitasi juga berkontribusi pada erosi nilai institusi perkawinan dan ketahanan keluarga.

Jika dibandingkan dengan nikah sirri, kohabitasi justru menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial yang lebih besar, karena tidak memberikan kerangka tanggung jawab yang jelas antara laki-laki dan perempuan

Dari perspektif hukum positif, pengaturan ini seperti kehati-hatian negara untuk tidak terlalu jauh memasuki wilayah privat warga negara. Namun, disisi lain secara substantif, pendekatan ini menimbulkan paradoks ketika perbuatan yang secara moral dan sosial lebih problematik justru diperlakukan lebih lunak dibandingkan poligami tanpa izin. Padahal sudah jelas dampak kohabitasi jauh lebih luas dibanding sejumlah perbuatan lain.

Dalam perspektif hukum pidana modern, kriminalisasi seharusnya didasarkan pada prinsip social harm dan perlindungan kepentingan publik. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka kohabitasi seharusnya mendapatkan perhatian hukum yang lebih serius dibandingkan poligami tanpa izin. Aspek perlindungan semestinya lebih diterapkan untuk mengatur praktek Kohabitasi yang memiliki dampak sosial-psikologis yang lebih serius, sehingga dianggap tidak proporsional dengan derajat bahaya perbuatannya.

C. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, poligami merupakan perbuatan yang dibolehkan (mubah) dengan syarat keadilan dan kemampuan. Al-Qur’an secara eksplisit membolehkan poligami hingga empat istri dengan penekanan kuat pada prinsip keadilan. Secara fiqih, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh pencatatan administratif negara.

Poligami secara eksplisit dibolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan:

“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat…” (QS. An-Nisa’: 3)

Akan tetapi kebolehan itu bersyarat, bukan perintah:

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (cukup) satu istri.” (QS. An-Nisā’ 4:3)

Syarat pokoknya: mampu berlaku adil lahir (nafkah, giliran, tempat tinggal), tidak menzalimi istri, menjaga tanggung jawab moral & sosial. Islam tidak mensyaratkan izin istri pertama secara eksplisit dalam nash, tetapi: ulama sepakat suami tetap wajib menghindari mudharat terhadap istri, akad nikah bisa memuat syarat-syarat tambahan (termasuk izin istri) dan syarat itu sah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Sebaliknya kohabitasi secara tegas dilarang karena termasuk zina atau mendekati zina:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Nikah sirri atau poligami tanpa pencatatan negara memang menimbulkan persoalan administratif dan perlindungan hukum, tetapi tidak serta-merta menjadikan perkawinan tersebut batal atau tercela secara syar’i. Karena itulah dianggap problematis ketika ada Pemidanaan jika dilakukan tanpa seizin istri yang sah. karena berpotensi mengkriminalisasi perbuatan yang secara prinsip dibolehkan oleh syariat.

Poligami, meskipun berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial, tetap berada dalam koridor perlindungan maqasid karena menjaga nasab, tanggung jawab nafkah, dan legalitas hubungan. Mafsadah poligami bersifat kondisional dan dapat diminimalisasi melalui prinsip keadilan.

Kaidah fiqh menegaskan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dalam konteks ini, kohabitasi dan relasi non-pernikahan memiliki tingkat mafsadah yang lebih tinggi dan lebih luas dibanding poligami atau perkawinan yang sah secara agama namun bermasalah secara administratif.

Selain itu, kaidah:

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

“Hukum berputar mengikuti illatnya, ada atau tidak adanya.”

Menunjukkan bahwa jika illat pengaturan hukum adalah perlindungan moral, agama, dan keturunan, maka kebijakan hukum pidana dan hukum keluarga seharusnya memprioritaskan pencegahan perbuatan yang paling merusak maqasid tersebut.

Kohabitasi dalam hukum Islam memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan perzinahan. Hidup bersama tanpa ikatan nikah dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip moral Islam dan tujuan utama syariat (maqasid al-syari’ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan kehormatan (hifz al-‘ird).

Dengan demikian, perlakuan hukum yang lebih ringan terhadap kohabitasi dibandingkan poligami tanpa izin mencerminkan ketidakseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dan dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

D. Apakah Negara Berhak Mengatur?

Apakah negara boleh memberi aturan & hukuman tentang poligami?

Dalam fiqh, ada konsep siyasah syar‘iyyah (kebijakan negara demi kemaslahatan umum). Kaedahnya:

“Tasharruful imam ‘ala ar-ra‘iyyah manuṭun bil maṣlaḥah”

(Kebijakan penguasa terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan).

Artinya
Negara boleh membatasi tata cara poligami bila terbukti untuk melindungi perempuan, anak, dan hak keluarga,

Termasuk mewajibkan izin istri pertama, izin pengadilan, verifikasi kemampuan nafkah, dll. Hukuman dalam hal ini masuk kategori ta‘zir (yaitu sanksi administratif/sosial demi kemaslahatan, bukan ibadah mahdhah).

Selama tujuannya mencegah kezhaliman, tidak mengharamkan poligami secara mutlak, maka kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat — ia justru menjadi instrumen perlindungan.

Mengapa izin istri pertama dipandang relevan secara syariah walau tidak menjadi syarat nash, secara maqashid (tujuan syariah) kebijakan itu:

– mencegah penelantaran & penyembunyian pernikahan,

– memastikan keadilan & kelayakan nafkah,

– memberi ruang istri menolak mudarat,

– selaras dengan prinsip “la ḍarar wa la ḍirar” (tidak boleh saling menzalimi).

Sebagian ulama modern menilai:

Membatasi prosedur poligami = bentuk sadd adz-dzari‘ah (menutup pintu kerusakan). Dalam kerangka maqasid al-syari’ah, hukum Islam bertujuan menjaga lima prinsip dasar (al-dharuriyat al-khams), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta( (hifz al-mal).

Nilai-nilai keagamaan dalam hukum poligami bila diterjemahkan menjadi:

– perlindungan perempuan & anak,

keadilan substantif,

– pencegahan mudarat,

Maka ia lebih mudah diterima secara konstitusional. Pendekatan ini tidak memaksa “hukum Islam sebagai kewajiban negara”, tetapi menunjukkan bahwa nilai Islam sejalan dengan tujuan keadilan publik.

Kesimpulan

Dengan demikian, pengaturan hukum nasional yang menyelaraskan hukum perkawinan dengan norma agama-sebagaimana mandat Pasal 29 UUD 1945-sejalan dengan maqasid al-syari’ah dan prinsip keadilan substantif.

Menjadi problema jika kebijakan hukum yang lebih represif diberikan terhadap pelanggaran administratif perkawinan yaitu poligami dibanding kohabitasi perbuatan yang secara substansial merusak maqasid dan berpotensi menimbulkan disharmoni nilai dan delegitimasi hukum di mata masyarakat dan melanggar prinsip proporsionalitas.

Masih tersedia mekanisme perdata-administratif yang efektif, penerapan pidana bertentangan dengan asas ultimum remedium (upaya terakhir) dan karenanya inkonstitusional.

Hukum Pemidanaan dalam poligami dianggap melanggar azas perlindungan jiwa, keluarga, harta, kehormatan, keadilan, kemaslahatan, anti-kezaliman.

Wallahu a’lam

Daftar Pustaka

1. Al-Qur’an al-Karim.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.
4. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Kompas, 2009.
5. Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

2026-01-11 0 comment

Berita

Ketua Umum Dewan Dakwah Ajak Ribuan Wali Murid di Pekanbaru Terapkan Konsep Pendidikan Gurindam-12

by dewandakwah 2026-01-06

written by dewandakwah

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr. Adian Husaini, mengajak ribuan wali murid di Pekanbaru menerapkan konsep pendidikan dalam Gurindam-12 karya Raja Ali Haji. Himbauan itu disampaikannya dalam acara Parenting Akbar Sekolah Az-Zuhra Group di Aula Kampus UIN Pekanbaru, yang dihadiri lebih dari 2000 orang, (Sabtu, 3/1/2026).

Bahkan, kepada para wali santri, Dr. Adian juga menawarkan hadiah bagi yang bisa menghafal Gurindam-12. Ternyata tidak ada satu pun yang mengangkat tangan. Lalu, ditawarkannya, “Coba siapa yang hafal, satu pasal saja!”

Alhamdulillah, ada yang hafal pasal 2 Gurindam-12. Maka, ia mendapat hadiah sebuah buku karya Dr. Adian yang berjudul: “Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal,” Buku ini merupakan pelengkap dari buku “Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045” – salah satu buku best seller yang telah lima kali dicetak ulang.

Kehadiran Ketum DDII di Pekanbaru kali ini memenuhi undangan Sekolah Islam Az-Zuhra yang memiliki sekitar 5000 siswa dari TK sampai Institut Az-Zura. Ini kali pertama mereka menyelenggarakan parenting akbar yang diikuti lebih dari 2000 peserta.

Disamping itu, Ketum DDII juga mengisi acara kajian pendidikan yang diikuti oleh 500-an guru, pimpinan, dan dosen-dosen kampus Institut Az-Zuhra. Pada Sabtu malamnya, Ketum DDII mengadakan silaturrahim dengan jajaran pimpinan DDII Riau, yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Nurdin.

Dalam acara Parenting Akbar Az-Zuhra Group itu, Dr. Adian menyampaikan presentasi dengan judul: “KIAT SUKSES MENDIDIK ANAK DUNIA AKHIRAT”. Selama 2 jam, ia menjelaskan konsep baku pendidikan Islam yang telah terbukti melahirkan beberapa generasi gemilang, seperti Generasi Sahabat Nabi, Generasi Shalahuddin al-Ayyubi, Generasi Muhammad al-Fatih, dan Generasi 1945 Indonesia.

Model abadi pendidikan ideal itu adalah: “Beradablah dan berilmulah!” Model itu kemudian dijabarkan oleh Dr. Adian ke dalam rumus “TOP”: (1) Tanamkanlah adab sebelum ilmu (2) Oetamakanlah ilmu-ilmu fardhu ain (3) Pilihlah ilmu-ilmu fardhu kifayah yang tepat, sesuai potensi anak dan kebutuhan masyarakat.

Ketum DDII itu memaparkan bahwa konsep ideal itu telah ia terapkan untuk anak-anaknya dan juga di Pesantren At-Taqwa Depok, serta di kampus STID M Natsir – DDII. “Hasilnya sudah kelihatan dan bisa dievaluasi untuk diperbaiki terus-menerus penerapannya,” ujarnya.

Dan menurut Ketua Program Doktor PAI-UIKA Bogor ini, model pendidikan ideal itu sebenarnya ada dalam Gurindam-12. Hal ini telah dikaji oleh Dr. Dian Dwi Okputra, yang menulis disertasi berjudul “Konsep Pendidikan Anak dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji” di Program Doktor PAI-UIKA Bogor. Sayangnya, menurut disertasi ini, Gurindam Dua Belas tidak diajarkan secara mendalam di Lembaga-lembaga Pendidikan di Riau dan Kepulauan Riau. Di hadapan ribuan wali murid itu, Dr. Adian Husaini membacakan beberapa pasal Gurindam-12, yang sangat penting untuk menjadi dasar pendidikan ideal. Misalnya, dalam pasal lima, disebutkan: “Diantara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu!”

Ungkapan itu benar-benar memiliki makna penting bagi para pencari ilmu. Bahwa, dalam proses mencari ilmu, tidak boleh merasa lelah atau jemu dan para pelajar harus suka bertanya. Bertanya adalah tanda ia berpikir dan memiliki keinginan untuk menambah ilmu. Jika tidak ada lagi yang suka bertanya, maka pertanda ilmu itu sudah mati.

Pasal pertama Gurindam 12 memberikan landasan pemikiran yang kokoh bagi pelajar dalam memahami dirinya, Tuhannya, dan hakikat kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Ada empat hal yang wajib dipahami dan dikenal dengan mendalam, agar selamat dunia akhirat. Yakni, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Jika seorang mengenal yang empat tersebut, maka ia telah memahami makna taqwa kepada Tuhannya.

Pasal ketiga Gurindam 12 memberikan panduan tentang pentingnya menjaga tujuh anggota tubuh, agar seorang meraih kemuliaan hidup. Tujuh anggota tubuh itu adalah: mata, telinga, lidah, perut, tangan, kemaluan, dan kaki. Raja Ali Haji, misalnya, menulis: “Apabila terpelihara mata, maka sedikitlah cita-cita.” … “Jika perut terlalu penuh, keluarlah fi’il tiada senonoh.”

Kitab Gurindam 12 juga memberikan panduan dalam membangun budaya literasi yang beradab. Kitab ini bukan hanya mendidik pelajar agar cinta ilmu, suka membaca dan menulis. Tetapi, juga sangat menekankan penanaman iman dan akhlak mulia. Raja Ali Haji menulis: “Diantara tanda orang berakal, di dalam dunia ia mengambil bekal!”

Orang yang berakal atau orang cerdas bukan hanya orang yang menguasai banyak ilmu pengetahuan. Tetapi, yang lebih mendasar, ia menyadari bahwa hidup di dunia ini sangat singkat dan hanya tempat lewat sesaat. Akhirat adalah tujuan hidup yang sebenarnya. Karena itu, sampai seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan.

Hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagai bekal di hari akhir nanti. Itulah tanda orang yang berakal. Karena itu, hanya orang yang tidak berakal (dungu), yang menghabiskan waktunya di dunia bukan untuk mengumpulkan bekal untuk akhiratnya.

Dan pada pasal terakhir, Raja Ali Haji menutup Gurindam dengan kata-kata indah: “Akhirat itu terlalu nyata, kepada hati yang tidak buta!”

Itulah diantara keindahan dan kehebatan isi Guridam 12 dilihat dalam perspektif pendidikan Islam. Alangkah sayangnya jika kitab klasik seperti ini tidak dikaji secara serius dan isinya tidak dijadikan sebagai panduan dalam pendidikan anak-anak kita. Tentu saja, perlu dilakukan penyesuaian atau kontekstualisasi dengan situasi dan kondisi yang ada.

“Dengan khazanah kekayaan intelektual dan kekayaan alamnya yang begitu hebat, sebenarnya provinsi Riau berpotensi besar menjadi pelopor kebangkitan pendidikan dan peradaban Islam di Indonesia. Semoga Allah menolong kita semua. Amin,” demikian harapan Ketum DDII, Dr. Adian Husaini.

Humas Dewan Dakwah

Editor: Abu Dzakir

2026-01-06 0 comment

Berita

LIPUTAN KEGIATAN NASIONAL PENDIDIKAN DEWAN DAKWAH DALAM SEPEKAN

by dewandakwah 2025-12-30

written by dewandakwah

Jakarta.- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melalui unit pendidikannya telah melaksanakan rangkaian kegiatan pendidikan, pembinaan dan kepedulian sosial dalam sepekan, dimulai pada 22-28/12/2025 di sejumlah Daerah.

Outing Class PAUD IT Metro Lampung dan RA Fatimah Al Hijri

Pendidikan anak usia dini (PAUD IT) Metro menggelar kegiatan outing class sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang menyenangkan, melibatkan guru dan orang tua pada 23/12/2025. Sementara itu, RA Fatimah Al-Hijri melaksanakan kegiatan pengambilan rapor sebagai bentuk evaluasi perkembangan belajar peserta didik serta penguatan komunikasi antara sekolah dan orang tua pada 26/12/2025.

Kegiatan Unit Pendidikan Dewan Dakwah di Pusdiklat Tambun

Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Dewan Dakwah Tambun melaksanakan pembagian hadiah class meeting pada 22/12/2025, dengan berbagai kategori lomba, seperti estafet air, tahfidz, juara umum, dan kelas terkompak. Selain itu, unit pendidikan Dewan Da’wah Tambun juga melaksanakan Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Kepala Sekolah dan menejemen baru untuk masa bakti 2025–2028 sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan dan tata kelola pendidikan.

Kegiatan Akademi Dakwah Indonesia (ADI)

Mahasiswa ADI Maliki Dewan Da’wah Prabumulih mengadakan kegiatan silaturrahmi dan kuliah tokoh bersama Ketua Dewan Syuro Dewan Da’wah Prabumulih sebagai agenda rutin pembinaan dan pengenalan tokoh pergerakan dakwah. Akademi Dakwah Indonesia Aceh secara konsisten melaksanakan dialog Bahasa Arab setiap hari Rabu guna meningkatkan kemampuan muhadatsah mahasiswa. Sementara itu, Akademi Da’wah Indonesia Sambas melakukan kunjungan silaturrahmi ke rumah tokoh masyarakat Desa Temajuk sebagai upaya mempererat ukhuwah dan sinergi dakwah.

Kegiatan Pesantren Tahfidz Al-Qur’an (PPTQ) Dewan Dakwah

Di bidang tahfidz dan pembinaan Al-Qur’an, PPTQ Dewan Da’wah Lampung melaksanakan kunjungan edukatif ke STID Mohammad Natsir untuk memotivasi santri melanjutkan pendidikan tinggi. PPTQ Mohammad Natsir Jatiagung Lampung juga menggelar Dauroh Al-Qur’an sebagai program peningkatan kualitas bacaan dan hafalan santri. pada 23/12/2025

Kegiatan Sosial Dewan Dakwah Khusus Bantuan Bencana Alam Sumatera dan Aceh

Kegiatan sosial dan kepedulian umat turut mewarnai pekan ini. QS Dewan Da’wah Inhil bersama PSHT dan Laznas Dewan Da’wah melaksanakan penggalangan dana untuk korban banjir di Aceh dan Sumatera pada 25 Desember 2025 di Pasar KM 8. Akademi Dakwah Aqabah mengadakan kegiatan penggalangan dana pada 26 Desember 2025 sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan. Selain itu, komunitas DBS melaksanakan kegiatan liburan edukatif ke Curug Cikaracak Bogor pada 22 Desember 2025 guna menumbuhkan kebersamaan dan keseimbangan antara rekreasi dan pembinaan karakter.

Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen Dewan Da’wah dalam menghadirkan pendidikan Islam yang holistik, mencakup aspek keilmuan, spiritual, kepemimpinan, sosial, dan karakter, serta terus berkontribusi bagi umat dan bangsa di berbagai wilayah Indonesia.

Humas Dewan Dakwah
Editor: Abu Dzakir

2025-12-30 0 comment

Berita

Dewan Dakwah Persiapkan Syahadat Massal di Pedalaman Gunung Tua Morowali Utaran dengan Program Pembinaan Berkelanjutan

by dewandakwah 2025-12-24

written by dewandakwah

Jakarta – Event akbar syahadat massal muallaf Gunung Tua, Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang akan digelar pada 26 Desember 2026 semakin dekat, Tim bukan hanya mempersiapkan pondokan dan keperluan dasar, namun juga akan melakukan pipanisasi. Hal ini dilakukan agar memudahkan saudara kita berwudhu dan melakukan kegiatan bersuci lainnya.

“Karena setelah proses syahadat, shalat Jum’at pertama akan digelar di hari yang sama, yakni tanggal 26 Desember 2025.” Ujar M. Idris, Ketua LAZNAS Dewan Dakwah

Ust. Kurniawan, Dai yang pernah bertugas di Morowali Utara, sudah terlebih dahulu berangkat untuk meninjau lokasi dan mempersiapkan kebutuhan even pensyahadatan masal ini. Dalam laporannya ia menjelaskan,

“Insya Allah di tempat ini kami akan membangun pondokan untuk proses pensyahadatan masal, karena suku Wana ini tersebar di gunung-gunung. Maka kami kumpulkan di pemukiman ini. Mohon doanya.” jelasnya

Selain pipanisasi, Tim juga akan membangun masjid dan sekolah darurat. Karena Suku Wana ini tidak sekolah dan belum bisa baca tulis.

“Kita juga akan membuat masjid dan sekolah. Karena Suku Wana ini belum mengenal sekolah dan tidak bisa baca tulis. Maka sekolah darurat ini dan pembinaan paska pensyahadatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.” Ungkapnya

Untuk membina para mualaf, Dewan Dakwah akan menempatkan da’i di lokasi ini. Harapannya para mualaf dapat terus dibina secara berkelanjutan.

Tim Pensyahadatan bertolak ke Sulawesi Tengah pada Rabu (24/12/2025). Tim yang berangkat dalam kafilah event pensyahadatan ini terdiri dari pengurus LAZNAS Dewan Dakwah, Bidang Penempatan dan Pembinaan Dai, Badan Wakaf Dewan Dakwah, Dewan Dakwah Provinsi Lampung, Dewan Dakwah Provinsi Bali, Koh Dondy Tan (kristolog) dan Mitra Dakwah lainnya.

Jumlah saudara kita yang hendak berikrar syahadat secara serentak memeluk Islam sekitar 200 orang.

Pensyahadatan masal ini bukan kali pertama dilakukan, sebelumnya Dewan Dakwah sudah melakukan hal yang sama dan membuat kampung Zakat Desa Bersinar yang diresmikan oleh Drs. H. Tarmizi Tohor, MA, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI pada tahun 2022 silam di Dusun Uwemalingku, Desa Kolo Atas, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Mari sempurnakan ikhtiar kita dalam memudahkan saudara kita untuk berislam. InsyaAllah, kita sambut ratusan muallaf baru dari pedalaman Gunung Tua, Morowali Utara. Kilik link donasi: https://laznasdewandakwah.or.id/syahadat-massal-gunung-tua/3497

Rekening Infak
Bank Syariah Indonesia (BSI) # 728 2020 728
Laznas Dewan Dakwah

Untuk Informasi dan Konfirmasi program: 0858-8282-4343

Humas Dewan Dakwah
Editor: Abu Dzakir

2025-12-24 0 comment

Berita

Amira Nadhira Siswi PKBM Surakarta, Siapkan Diri untuk Berlaga di AIO 2026

by dewandakwah 2025-12-16

written by dewandakwah

Surakarta – Salah satu siswi berprestasi PKBM Surakarta, Amira Nadhira, tengah menjalani persiapan intensif untuk mengikuti ajang AIO (Asesmen Indonesia Olimpiade) 2026, sebuah kompetisi nasional yang menantang kemampuan akademik, literasi, numerasi, serta daya nalar tingkat tinggi peserta didik.

Sebagai salah satu peserta yang terpilih mewakili PKBM Surakarta, Amira menunjukkan komitmen tinggi sejak dimulainya program persiapan awal Desember 2025. la mengikuti berbagai sesi pembinaan meliputi latihan soal AIO, pendalaman materi Matematika dan Literasi, penguatan kemampuan berpikir kritis, hingga simulasi ujian berbasis komputer.

Selain penguatan akademik, Amira juga dibekali pembinaan mental dan manajemen waktu agar lebih siap menghadapi tekanan kompetisi tingkat nasional. Dukungan dari keluarga dan lingkungan PKBM turut menjadi penyemangat Amira dalam menapaki proses persiapan yang cukup padat.

Pihak PKBM Surakarta berharap keberhasilan Amira dalam proses ini dapat menjadi inspirasi bagi murid lainnya untuk terus berprestasi, mengembangkan potensi diri, dan berani menghadapi tantangan akademik di tingkat yang lebih tinggi.

Reportase: Bidang Pendidikan

2025-12-16 0 comment

Berita

DBS Dewan Da’wah Gelar Tasmi Al-Qur’an Bil Ghoib di Masjid Al Furqon

by dewandakwah 2025-12-11

written by dewandakwah

Jakarta – Dewan Da’wah Boarding School (DBS) Dewan Da’wah menyelenggarakan kegiatan Tasmi’ Al-Qur’an Bil Ghoib pada Selasa, (9/12/ 2025) bertempat di Masjid Al Furqon, kompleks Masjid Al Furqon Dewan Da’wah. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin yang bertujuan mengukur capaian hafalan santri sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyetorkan hafalan tanpa melihat mushaf.

Suasana Masjid Al Furqon tampak khusyuk saat para santri tampil satu per satu untuk men-tasmikan hafalan mereka, mulai dari 1 juz hingga 5 juz, sesuai capaian masing-masing. Setoran hafalan dilakukan di hadapan para musyrif dan penguji tahfidz yang secara teliti menilai kelancaran bacaan, makhraj huruf, dan ketepatan hafalan.

Kegiatan juga dihadiri oleh sejumlah asatidz Usai tasmi’, para peserta mendapatkan pengarahan dan motivasi untuk terus menjaga hafalan serta memperkuat muraja’ah. DBS Dewan Da’wah berharap kegiatan Tasmi’ Al-Qur’an Bil Ghoib di Masjid Al Furqon ini dapat melahirkan generasi penghafal Al-Qur’an yang tidak hanya kuat hafalannya, tetapi juga kokoh akhlaknya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penyerahan sertifikat penghargaan kepada para santri sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan komitmen mereka dalam menjaga Kalam Allah.

Reportase: Bidang Pendidikan

2025-12-11 0 comment