Pelatihan yang diselenggarakan di Gedung Menara Dakwah DDII, Jakarta ini, merupakan forum bagi para akademisi, guru, dan pimpinan sekolah/pesantren Islam untuk berdiskusi tentang perlunya perubahan kurikulum sejarah nasional. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 19 hingga 21 September 2025, dan dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Makassar, Malang, dan Madura.
Jakarta, 19 September 2025 — Ketua Umum DDII, Dr. Adian Husaini menyatakan bahwa cara suatu bangsa memandang masa lalu akan menentukan masa depannya. Ia mengkritik kurikulum sejarah yang saat ini masih mengajarkan teori evolusi, yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam. Selain itu, ia juga menekankan perlunya narasi sejarah yang berlandaskan pada pandangan dunia berbasis tauhid, bukan sekadar sains-sekulerisme.
Pembicara utama lainnya, Dr. Tiar Anwar Bachtiar menyoroti kelemahan pendekatan “kronologisme” yang hanya berfokus pada fakta dan peristiwa. Menurutnya, sejarah seharusnya tidak hanya menjawab pertanyaan “apa” dan “kapan,” tetapi juga “mengapa” sebuah peristiwa terjadi, sehingga memiliki makna dan pelajaran yang bisa diambil. Ia juga mencermati orientalis Barat menggunakan sejarah sebagai alat untuk menanamkan rasa rendah diri pada umat Islam.
Para pembicara sepakat bahwa sejarah adalah alat politik yang dapat membentuk kesadaran kolektif suatu bangsa. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengubah kurikulum sejarah adalah pertarungan untuk membentuk jati diri bangsa Indonesia. Pelatihan ini menawarkan solusi berupa “nasionalisme Islam” yang menyatukan identitas keislaman dan keindonesiaan, seperti yang pernah digagas oleh Buya Hamka.
Dengan dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah di Kementerian Kebudayaan, DDII berharap upaya ini mendapat dukungan politik di tingkat tertinggi. Gerakan ini merupakan langkah konkret untuk merumuskan buku sejarah baru sebagai fondasi kurikulum nasional yang berlandaskan tauhid dan nilai-nilai Islam.
