Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menyikapi perbedaan di kalangan umat Islam. Perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang ukhuwah, apalagi dalam mengembangkan dakwah di tengah tantangan zaman.
Dalam sebuah pertemuan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, isu ini kembali ditekankan. Pertemuan yang digelar Ahad malam Senin, 23 Februari, di Masjid lingkungan Pesantren Uswatun Hasanah Samarinda, dipandu oleh Ustadz Adib Afdholi, alumni STID Mohammad Natsir, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DDII Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu pesan penting dalam pertemuan tersebut adalah perlunya menghindari perpecahan akibat perbedaan pandangan politik dan kepemimpinan. Sejarah Masyumi menjadi contoh relevan. Meski Masyumi memilih membubarkan diri, ormas-ormas yang mendirikannya justru memperkuat peran mereka di bidang pendidikan dan dakwah. Hasilnya, berdirilah berbagai sekolah, kampus, pesantren, dan sekolah Islam terpadu yang memberikan kontribusi besar bagi umat dan bangsa.
Fokus utama dakwah adalah pembinaan manusia berdasarkan ajaran Allah. Karena pada akhirnya, kualitas warga yang baik akan menjadi tulang punggung negara yang kuat. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai bentuk pemerintahan, apakah khilafah yang tersentralisasi atau demokrasi yang non-sentralisasi, tidak seharusnya menjadi hambatan dalam upaya mempersatukan umat.
DDII sebagai lembaga dakwah memiliki peran strategis dalam hal ini. Keseriusan dalam mengembangkan unit pendidikan dan dakwah untuk melahirkan santri unggul yang mencintai ilmu, berdedikasi dalam dakwah, dan berakhlak karimah adalah investasi jangka panjang bagi kejayaan umat.
Dengan demikian, menyatukan langkah dakwah melalui penguatan pendidikan dan mempererat ukhuwah adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. (Ama)
